LINGGA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, Maya Sari, S.Sos., menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Lingga atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Raihan ini merupakan opini WTP kedelapan yang berhasil diperoleh secara berturut-turut oleh Pemkab Lingga, menandai konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat (23/05/2025), Maya Sari menilai capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Pemkab Lingga dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan.
“Kita sangat mengapresiasi pencapaian opini ini. Capaian ini membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” ujar Maya Sari.
Politisi perempuan tersebut menambahkan bahwa raihan opini WTP tidak hanya berfungsi sebagai indikator administratif semata, melainkan juga menjadi refleksi nyata atas meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Justru, menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bersama untuk terus memperkuat komitmen dalam menjaga tata kelola keuangan yang disiplin, cermat, dan bebas dari penyimpangan.
“Capaian ini tentu sangat membanggakan karena mencerminkan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini juga menjadi indikator meningkatnya kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah,” tambah Maya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Lingga itu berharap agar opini WTP kedelapan ini menjadi semangat kolektif bagi seluruh jajaran perangkat daerah untuk menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Harapannya, opini WTP ini tidak hanya menjadi prestasi seremonial, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, opini WTP merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bebas dari kesalahan material, serta mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Keberhasilan Pemkab Lingga mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut menjadi catatan penting dalam sejarah pemerintahan daerah tersebut, sekaligus menjadi contoh praktik tata kelola yang baik (good governance) bagi daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Penulis : Topan
