LINGGA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lingga tidak hanya dituntut memenuhi standar pemenuhan gizi bagi penerima manfaat, tetapi juga harus menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
Dalam konteks tersebut, pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lingga Daik, yang dikelola Yayasan Pasundan Bakti Pertiwi, mulai menjadi perhatian.
Munculnya dugaan ketidaksesuaian fasilitas pengolahan limbah dengan standar teknis yang ditetapkan pemerintah memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesiapan infrastruktur lingkungan pada fasilitas pelayanan tersebut.
Persoalan ini dinilai tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis internal pengelola semata, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan program publik yang harus memenuhi prinsip kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan.
Perhatian terhadap persoalan tersebut semakin relevan apabila melihat skala produksi SPPG Daik yang disebut mencapai sekitar 2.000 porsi makanan setiap hari. Volume produksi sebesar itu tentu berbanding lurus dengan kebutuhan pengelolaan air limbah, baik yang berasal dari aktivitas dapur maupun kegiatan para pekerja.
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah serta Pengelolaan Sampah dari Usaha dan/atau Kegiatan SPPG, setiap penyelenggara diwajibkan mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke media air, saluran drainase, maupun irigasi.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengolahan limbah tidak cukup hanya dibuktikan dengan keberadaan bangunan IPAL. Sistem pengolahan harus memenuhi standar teknologi dan baku mutu air limbah sebagaimana ditetapkan dalam regulasi tersebut.
Dalam Lampiran II keputusan tersebut, standar teknologi pengolahan air limbah mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pemisahan minyak dan lemak (grease trap), bak ekualisasi, proses pengolahan anaerobik atau anoksik, pengolahan aerobik, bak pengendapan (clarifier), desinfeksi, hingga bak penampungan air hasil olahan (effluent tank).
Dengan demikian, aspek yang perlu diperiksa bukan sekadar bentuk fisik bangunan, melainkan fungsi setiap unit, kesinambungan proses pengolahan, serta kemampuan instalasi dalam menangani beban limbah sesuai kapasitas operasional SPPG.
Jika mengacu pada contoh perhitungan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025, timbulan air limbah diperhitungkan sebesar 7,5 liter per porsi per hari, ditambah 20 liter per pekerja per hari serta faktor keamanan sebesar 10 persen.
Dengan asumsi produksi mencapai 2.000 porsi setiap hari, estimasi timbulan air limbah dari aktivitas produksi makanan mencapai 15.000 liter atau 15 meter kubik per hari.
Setelah memperhitungkan faktor keamanan 10 persen, kebutuhan kapasitas pengolahan berdasarkan komponen produksi tersebut menjadi sekitar 16.500 liter atau 16,5 meter kubik per hari. Angka tersebut belum memasukkan tambahan timbulan limbah dari aktivitas pekerja.
Perhitungan ini merupakan estimasi berdasarkan pedoman pemerintah, bukan hasil pengukuran debit air limbah aktual di SPPG Daik. Namun, angka tersebut cukup menjadi dasar untuk mempertanyakan apakah kapasitas desain dan kemampuan operasional IPAL telah disesuaikan dengan skala produksi harian.
Di sinilah pentingnya audit teknis. Sebab, instalasi yang secara fisik tersedia belum tentu memiliki kapasitas memadai untuk mengolah seluruh limbah yang dihasilkan. Ketidakseimbangan antara volume limbah masuk dan kemampuan pengolahan berpotensi menyebabkan proses pengolahan tidak berjalan optimal.
Persoalan pengelolaan limbah memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kepatuhan administratif. Air limbah dapur dapat mengandung bahan organik, minyak, lemak, deterjen, serta berbagai mikroorganisme yang memerlukan penanganan sesuai karakteristiknya.
Apabila limbah tersebut dibuang tanpa melalui proses pengolahan yang memadai, terdapat potensi pencemaran terhadap saluran drainase, tanah, maupun sumber air di sekitar lokasi kegiatan.
Dampak lainnya dapat berupa munculnya bau tidak sedap, penurunan kualitas lingkungan, serta berkembangnya serangga dan organisme pengganggu. Sementara itu, kemungkinan gangguan kesehatan masyarakat tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan dugaan, melainkan harus dibuktikan melalui pemeriksaan lingkungan dan pengujian laboratorium.
Oleh sebab itu, pengelolaan IPAL seharusnya menjadi bagian integral dari standar pelayanan SPPG. Keberhasilan program MBG tidak semestinya hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang diproduksi dan didistribusikan, tetapi juga dari bagaimana seluruh aktivitas operasionalnya dikelola tanpa mengorbankan kualitas lingkungan masyarakat.
Dalam persoalan ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga memiliki posisi penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup sesuai kewenangannya.
Pemeriksaan seharusnya tidak berhenti pada peninjauan dokumen atau keberadaan fasilitas IPAL. Pemerintah daerah perlu memastikan kesesuaian desain instalasi, kapasitas pengolahan, kondisi setiap tahapan proses, hingga kualitas air limbah pada saluran keluaran atau outlet.
Pengambilan sampel air limbah untuk diuji di laboratorium yang kompeten juga menjadi langkah penting. Melalui pengujian tersebut, dapat diketahui apakah air hasil pengolahan benar-benar telah memenuhi parameter baku mutu yang dipersyaratkan sebelum dilepaskan ke lingkungan.
Selain itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap dokumen persetujuan atau pernyataan pengelolaan lingkungan yang relevan, mekanisme pemantauan, serta pencatatan volume air limbah yang dihasilkan setiap hari.
Sejumlah warga berharap DLH Lingga segera mengambil langkah pemeriksaan secara langsung terhadap kondisi IPAL SPPG Daik.
“Kami berharap instansi terkait tidak hanya melihat apakah bangunan IPAL tersedia atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan apakah seluruh sistemnya berfungsi, apakah kapasitasnya sesuai dengan jumlah produksi makanan setiap hari, dan apakah air limbah yang keluar sudah memenuhi standar. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada langkah pembinaan dan perbaikan secara konkret,” demikian harapan warga.
Warga juga menilai transparansi hasil pemeriksaan penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kondisi pengelolaan limbah di lingkungan sekitar fasilitas tersebut.
Di sisi lain, evaluasi terhadap SPPG Daik perlu dilakukan secara proporsional dan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis, bukan semata-mata asumsi atau dugaan yang belum terverifikasi.
Apabila ditemukan kekurangan pada sistem pengolahan limbah, pengelola perlu diberikan rekomendasi perbaikan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan pelanggaran, instansi berwenang juga perlu mengambil langkah penegakan sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan MBG tidak hanya berorientasi pada pencapaian target distribusi makanan, tetapi juga memiliki standar tanggung jawab lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, persoalan IPAL SPPG Daik menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh fasilitas pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Lingga. Jangan sampai pembangunan dan operasional program yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat justru menyisakan persoalan baru akibat lemahnya pengelolaan lingkungan.
Masyarakat tentu tidak sedang mempersoalkan keberadaan program MBG. Sebaliknya, masyarakat berkepentingan agar program strategis tersebut berjalan dengan baik, memenuhi standar teknis, serta tidak menimbulkan risiko lingkungan bagi warga sekitar.
Karena itu, DLH Kabupaten Lingga diharapkan segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap IPAL SPPG Daik. Hasil pemeriksaan tersebut perlu disampaikan secara transparan agar persoalan yang berkembang dapat dijawab berdasarkan fakta lapangan, bukan sekadar penjelasan administratif.
Sebab, keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya ditentukan oleh makanan yang sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga oleh tanggung jawab penyelenggaranya dalam menjaga lingkungan tempat masyarakat hidup.
Redaksi.
