LINGGA, Mtonenews.com – Polemik pemberhentian seorang relawan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lingga Daik mulai menjadi sorotan. Penerbitan surat keputusan pemberhentian oleh Yayasan Pasundan Bakti Pertiwi tertanggal 10 November 2026 memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi prosedur, proporsionalitas pemberian sanksi, hingga kewenangan pihak yang mengambil keputusan.
Kasus ini tidak sekadar menyangkut pemberhentian seorang relawan, tetapi juga menyentuh persoalan tata kelola kelembagaan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait penerapan disiplin, mekanisme pembinaan, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh tenaga relawan.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai, pemberhentian tersebut perlu ditelaah secara objektif. Menurutnya, tindakan administratif yang berdampak pada keberlangsungan tugas seorang relawan semestinya didasarkan pada mekanisme yang jelas, bukan keputusan yang terkesan terburu-buru.
“Seharusnya sebelum mengambil keputusan pemberhentian, perlu ada mekanisme pembinaan dan administrasi yang transparan. Jika memang terdapat pelanggaran, harus ada penjelasan, pemanggilan, serta kesempatan bagi relawan untuk memberikan klarifikasi. Jangan sampai keputusan diambil berdasarkan penilaian sepihak atau kesan adanya penggunaan kewenangan secara berlebihan,” ungkap narasumber tersebut, Jumat (13/11/2026).
Dalam surat bernomor 001/SPPG-LLD/XI/2026, relawan bernama Achmed Febrian Karizon yang bertugas pada Divisi Kebersihan dinyatakan diberhentikan terhitung sejak 10 November 2026.
Surat tersebut mencantumkan sejumlah alasan pemberhentian, di antaranya dugaan sering tertidur saat jam kerja dan beberapa kali tidak masuk kerja tanpa memberikan pemberitahuan kepada pihak staf.
Apabila alasan tersebut benar, kedisiplinan tentu menjadi bagian penting yang harus ditegakkan dalam operasional SPPG. Namun, persoalan yang kemudian mengemuka adalah bagaimana proses pembuktian dugaan pelanggaran tersebut dilakukan, apakah relawan telah mendapatkan pembinaan secara memadai, dan apakah keputusan pemberhentian telah melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat persoalan lain yang diduga turut mewarnai latar belakang pemberhentian tersebut, yakni ketidakhadiran relawan dalam kegiatan gotong royong setelah adanya permintaan dari Ketua SPPG.
Relawan yang bersangkutan disebut tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena sepeda motor miliknya mengalami kerusakan, sehingga tidak memiliki kendaraan untuk menuju lokasi kegiatan.
Informasi lain yang diperoleh menyebutkan bahwa ketidakhadiran dalam kegiatan gotong royong tersebut bukan hanya dialami oleh Achmed Febrian Karizon. Disebutkan, terdapat sekitar 15 relawan lainnya yang juga tidak mengikuti kegiatan tersebut.
Bahkan, menurut keterangan narasumber, adik dari Ketua SPPG juga termasuk di antara mereka yang tidak menghadiri kegiatan gotong royong dimaksud.
Informasi ini perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait. Sebab, apabila ketidakhadiran dalam kegiatan tersebut turut menjadi pertimbangan pemberian sanksi, maka standar evaluasi semestinya diterapkan secara konsisten kepada seluruh pihak yang berada dalam kondisi serupa.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah terdapat perbedaan perlakuan dalam penerapan disiplin terhadap para relawan. Jika memang ada perbedaan, apa dasar objektif yang digunakan untuk menentukan bentuk pembinaan maupun sanksinya?
Prinsip kesetaraan dalam penerapan aturan merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi. Kewenangan seorang pimpinan tidak seharusnya menimbulkan persepsi bahwa aturan hanya berlaku terhadap pihak tertentu.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan informasi mengenai pemberian Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada relawan yang bersangkutan.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, SP1 disebut telah diterbitkan. Namun, Achmed Febrian Karizon dikabarkan tidak pernah menerima salinan dokumen tersebut.
Apabila informasi ini benar, maka muncul persoalan administratif yang perlu dijelaskan oleh pihak SPPG maupun yayasan. Sebab, penerbitan surat peringatan dan penyampaian dokumen kepada pihak yang dikenai sanksi merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
Relawan yang menerima tindakan disipliner semestinya memperoleh informasi yang jelas mengenai bentuk pelanggaran yang dituduhkan, dasar pemberian sanksi, serta kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau klarifikasi.
Selain itu, perlu dijelaskan apakah setelah SP1 diterbitkan telah dilakukan pemanggilan, pembinaan, evaluasi terhadap perilaku kerja, maupun tahapan administratif lainnya sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan.
Dalam konteks ini, pihak yayasan perlu membuka penjelasan mengenai kronologi penerbitan SP1, bukti penyampaian kepada relawan, serta dasar pertimbangan yang digunakan hingga berujung pada pemberhentian.
Polemik ini juga berkaitan dengan penerapan Petunjuk Teknis (Juknis) Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.
Dalam informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini, turut dirujuk Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025, khususnya halaman 87 huruf m, yang disebut berkaitan dengan kewenangan pemberhentian relawan oleh Kepala SPPG.
Ketentuan tersebut perlu ditelaah secara utuh, termasuk konteks pengaturan, batas kewenangan, serta hubungan kerja antara Kepala SPPG dengan yayasan sebagai pihak penyelenggara.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan pemberhentian tidak dilakukan melampaui kewenangan masing-masing pihak dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Jika terdapat pembagian kewenangan antara Kepala SPPG dan yayasan, maka mekanisme pengambilan keputusan juga harus dapat dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru menimbulkan ketidakpastian administratif bagi para relawan.
Sebagai pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian, Yayasan Pasundan Bakti Pertiwi dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh unit pelaksana di bawah pengelolaannya berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap relawan yang diberhentikan. Yayasan juga perlu meninjau pola kepemimpinan, mekanisme komunikasi, penerapan disiplin, serta efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Ketua SPPG.
Apabila ditemukan kekeliruan dalam proses administrasi atau penerapan kewenangan, yayasan perlu mengambil langkah korektif sesuai aturan yang berlaku.
Pembinaan terhadap pimpinan unit pelayanan menjadi penting agar kewenangan tidak dipahami sebagai kekuasaan tanpa batas. Seorang pimpinan tidak hanya dituntut mampu mengatur operasional, tetapi juga harus menjunjung tinggi profesionalitas, objektivitas, proporsionalitas, dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan.
Program MBG merupakan program pelayanan publik yang melibatkan banyak unsur. Karena itu, suasana kerja yang sehat, komunikasi yang baik, serta kepastian prosedur menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaannya.
Kasus pemberhentian Achmed Febrian Karizon semestinya menjadi momentum bagi pihak yayasan dan pengelola SPPG untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan relawan.
Pemberhentian memang dapat menjadi bagian dari mekanisme penegakan disiplin apabila didasarkan pada pelanggaran yang terbukti dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun, keputusan tersebut juga harus memiliki landasan administratif yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, relawan juga memiliki kewajiban menjalankan tugas secara disiplin, menaati ketentuan operasional, dan menjaga tanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dengan demikian, persoalan ini tidak semestinya diarahkan menjadi konflik personal antara pimpinan dan relawan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh proses berjalan berdasarkan aturan, bukan kepentingan atau penilaian subjektif.
Bersambung…
Redaksi.
